Detik Pulsa – Jepang Bayar Mahal Para Jomblo, Jepang tengah menghadapi penurunan angka pernikahan dan kelahiran yang semakin mengkhawatirkan. Berbagai langkah pun mulai ditempuh, termasuk oleh pemerintah daerah di Prefektur Kochi yang menawarkan bantuan finansial guna mendorong generasi muda lajang memanfaatkan aplikasi pencari pasangan.

Jepang Bayar Mahal Para Jomblo, 2 Jt Untuk Pakai Aplikasi Kencan
Warga berusia 20 hingga 39 tahun di wilayah tersebut berkesempatan memperoleh subsidi hingga 20.000 yen atau sekitar Rp 2 jutaan untuk membantu menutup biaya penggunaan layanan kencan digital yang telah disetujui, termasuk platform populer seperti Tapple. Dukungan ini dirancang agar masyarakat lebih terdorong mencoba cara modern dalam membangun hubungan.
Pemerintah setempat menjelaskan bahwa nominal bantuan tersebut disesuaikan dengan rata-rata biaya langganan tahunan layanan kencan daring. Selain itu, evaluasi lanjutan akan dilakukan guna menilai efektivitas program ini dalam meningkatkan peluang terbentuknya hubungan serius.
Sejak akhir tahun lalu, Kochi juga diketahui menjalin kerja sama dengan penyedia aplikasi untuk memastikan keamanan serta kenyamanan pengguna.

Upaya serupa turut dilakukan di wilayah lain seperti Prefektur Miyazaki, meskipun nilai insentif yang diberikan lebih rendah, yakni sekitar 10.000 yen. Tanggapan masyarakat pun beragam.
Sebagian menilai kebijakan ini sebagai langkah inovatif, sementara yang lain menyoroti persoalan mendasar seperti tekanan ekonomi, jam kerja panjang, serta tingginya biaya membesarkan anak sebagai faktor utama rendahnya minat menikah.
Di sisi lain, penggunaan aplikasi kencan memang semakin umum di kalangan generasi muda Jepang. Survei pemerintah pada 2024 menunjukkan bahwa sekitar seperempat pasangan menikah di bawah usia 39 tahun bertemu melalui platform daring, melampaui pertemuan yang terjadi di lingkungan kerja atau pendidikan.
Kondisi demografis Jepang sendiri terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di daerah pedesaan yang mengalami arus urbanisasi tinggi. Pada 2024, jumlah kematian tercatat jauh melampaui angka kelahiran, menjadikannya penurunan populasi tahunan terbesar dalam beberapa dekade.

Data dari Kementerian Urusan Dalam Negeri Jepang mencatat hanya sekitar 686 ribu kelahiran sepanjang tahun tersebut, sementara angka kematian mencapai lebih dari 1,5 juta jiwa. Sementara itu, Bank Dunia menempatkan Jepang sebagai salah satu negara dengan populasi tertua di dunia.
Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah pusat dan daerah terus mengembangkan berbagai kebijakan, mulai dari peningkatan fasilitas penitipan anak, bantuan perumahan, hingga inisiatif berbasis teknologi seperti aplikasi pencarian pasangan yang dikelola pemerintah.
Bahkan, pemerintah di Tokyo sempat menguji sistem kerja empat hari dalam seminggu guna menciptakan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, dengan harapan mendorong masyarakat membangun keluarga.







