DetikPulsa – Kapolri Tolak Usul Polri di Bawah Menteri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan sikap institusinya yang menolak wacana maupun usulan agar Polri ditempatkan di bawah kementerian. Penegasan tersebut disampaikan Listyo saat menyampaikan kesimpulan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Senin (21/1).
Kapolri Tolak Usul Polri di Bawah Menteri, di Rapat Komisi 3 DPR
Menurut Listyo Sigit Prabowo, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden sudah tepat dan ideal untuk menjalankan peran sebagai alat negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Mohon maaf, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami dari institusi Polri dengan tegas menolak apabila ada usulan Polri berada di bawah kementerian tertentu,” ujar Listyo.
Pernyataan itu langsung mendapat respons berupa tepuk tangan dari seluruh peserta rapat Komisi III DPR. Listyo menilai, menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan institusi kepolisian, negara, bahkan posisi Presiden.
Ia menegaskan lebih memilih diberhentikan dari jabatan Kapolri daripada harus menerima skema Polri berada di bawah kementerian atau dibentuknya kementerian kepolisian.
“Oleh karena itu, jika dihadapkan pada pilihan apakah Polri tetap di bawah Presiden atau Polri di bawah Presiden tetapi ada menteri kepolisian, maka saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” kata Listyo.
Ia juga meminta seluruh jajaran Polri untuk memegang teguh sikap tersebut dan memperjuangkannya dengan penuh komitmen. “Saya minta seluruh jajaran melaksanakan ini dan memperjuangkannya sampai titik darah penghabisan,” imbuhnya.
Kapolri: Lebih baik jadi petani
Dalam kesempatan yang sama, Listyo kembali menegaskan sikap pribadinya terkait wacana pembentukan kementerian kepolisian. Ia mengaku sempat menerima pesan yang menawarinya untuk menjabat sebagai menteri kepolisian, namun tawaran tersebut ditolaknya.
“Kalau saya harus memilih, bahkan ada beberapa pihak yang menyampaikan kepada saya lewat WhatsApp, ‘mau tidak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?’ Di hadapan bapak dan ibu sekalian serta seluruh jajaran, saya tegaskan menolak Polri di bawah kementerian. Bahkan jika saya sendiri yang ditunjuk sebagai menteri kepolisian, saya lebih memilih menjadi petani,” ujar Listyo.
Ia kembali menekankan bahwa struktur Polri yang berada langsung di bawah Presiden memungkinkan institusi bergerak cepat dan efektif saat dibutuhkan. Dengan posisi tersebut, Polri dapat menjalankan tugas di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum tanpa hambatan birokrasi tambahan.
“Dengan berada langsung di bawah Presiden, ketika negara membutuhkan, kami bisa bergerak tanpa harus melalui kementerian lain yang justru berpotensi menimbulkan matahari kembar,” jelasnya.
Listyo kembali menegaskan pandangannya bahwa menempatkan Polri di bawah kementerian sama artinya dengan melemahkan kepolisian, negara, dan otoritas Presiden.
“Karena itu, jika pilihannya Polri tetap di bawah Presiden atau Polri di bawah Presiden tetapi ada menteri kepolisian, saya tetap memilih Kapolri saja yang dicopot,” tutupnya.
