DetikPulsa – RI Resmi Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia untuk pertama kalinya resmi mengemban jabatan presidensi Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026. Penetapan tersebut berlangsung pada Kamis (8/1).
RI Resmi Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026
Wakil Presiden Dewan HAM PBB 2026, Duta Besar Tsegab Kebebew Daka, menyampaikan bahwa Indonesia terpilih secara aklamasi. Hal itu terjadi karena tidak ada negara lain yang mengajukan nominasi untuk posisi tersebut.
“Karena tidak terdapat nominasi lain, saya mengusulkan agar dewan memilih Duta Besar Suryodipuro sebagai presiden untuk siklus ke-20 secara aklamasi,” ujar Daka dalam rapat Organisasi Dewan HAM PBB yang disiarkan langsung melalui UN TV.
Ia kemudian menambahkan bahwa tidak adanya keberatan dari anggota dewan menjadi dasar penetapan tersebut. “Karena saya tidak melihat adanya penolakan, dengan ini saya menyatakan Yang Mulia Bapak Sidharto Reza Suryodipuro, perwakilan tetap Indonesia, sebagai presiden terpilih Dewan Hak Asasi Manusia untuk tahun 2026 secara aklamasi. Dengan demikian, keputusan ini ditetapkan,” kata Daka.
Sebelumnya, Indonesia memang telah ditunjuk sebagai calon tunggal dari kawasan Asia-Pasifik untuk mengisi posisi Presiden Dewan HAM PBB. Penunjukan itu merupakan hasil pemungutan suara dalam pertemuan Asia-Pacific Group yang digelar pada 23 Desember 2025, di mana Indonesia meraih dukungan 34 dari total 47 suara.
Perwakilan tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro atau yang akrab disapa Arto, mengungkapkan rasa syukur serta apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan oleh anggota Dewan HAM PBB.
“Ungkapan terima kasih pertama saya sampaikan kepada Kelompok Asia Pasifik, tempat Indonesia bernaung, atas pencalonan tersebut, serta kepada seluruh anggota dewan atas dukungan yang diberikan pagi ini,” ujar Arto.
Ia menegaskan bahwa Indonesia sejak awal berdirinya Dewan HAM PBB telah menjadi pendukung aktif. Indonesia juga tercatat beberapa kali menjadi anggota dan secara konsisten berupaya mengambil peran konstruktif, termasuk sebagai penghubung dalam berbagai perbedaan pandangan.
Arto pun menyatakan komitmennya untuk menjalankan amanah tersebut dengan menjunjung tinggi prinsip, mandat, serta integritas Dewan HAM PBB.
Bakal bahas Venezuela
Secara terpisah, Direktur HAM dan Migrasi Kementerian Luar Negeri RI, Indah Nuria Savitri, menjelaskan sejumlah agenda kerja Dewan HAM PBB selama masa presidensi Indonesia.
“Dalam Dewan HAM, mekanisme utamanya memang berfokus pada situasi hak asasi manusia. Untuk Venezuela sendiri, isu tersebut sudah tercantum dalam agenda Dewan HAM. Namun konteksnya adalah isu HAM di Venezuela, sehingga berbeda dengan dinamika politik atau keamanan terbaru,” jelas Indah dalam konferensi pers di Gedung Palapa Kemlu, Jakarta, Kamis (8/1).
Ia menambahkan bahwa perkembangan terbaru di luar mekanisme yang telah disepakati tidak secara otomatis menjadi bagian dari pembahasan Dewan HAM. Dengan kata lain, Dewan tidak serta-merta merespons setiap perkembangan baru di luar mandat yang ada.
Meski demikian, Indah menyebut Dewan HAM memiliki mekanisme khusus apabila diperlukan pembahasan lanjutan, yakni melalui Urgent Debate atau Special Session. Mekanisme tersebut dapat digunakan jika situasi dinilai mendesak.
“Hingga saat ini belum ada permintaan untuk itu. Jadi kami tetap berpegang pada agenda yang telah disepakati. Apabila ada perkembangan lebih lanjut, tentu akan kami sampaikan,” ujar Indah.
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia tidak membawa agenda tersembunyi maupun titipan kasus tertentu selama menjabat sebagai presiden Dewan HAM PBB. Menurutnya, Indonesia akan bekerja sepenuhnya sesuai mekanisme dan mandat resmi yang telah ditetapkan oleh Dewan HAM PBB.
