PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Resmi Diskors dari Jabatannya 1juli

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Resmi Diskors dari Jabatannya 1juli – Mahkamah Konstitusi Thailand secara resmi menangguhkan tugas Paetongtarn Shinawatra sebagai Perdana Menteri mulai Selasa, 1 Juli 2025. Keputusan tersebut diambil di tengah penyelidikan terkait dugaan pelanggaran etika dalam penanganan urusan diplomatik dengan Kamboja.

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Resmi Diskors dari Jabatannya 1juli

Dari sembilan hakim, tujuh di antaranya menyetujui penangguhan PM Thailand Paetongtarn Shinawatra ini sambil menunggu keputusan akhir dari proses hukum yang sedang berjalan.

Masalah ini mencuat setelah sejumlah senator konservatif Thailand melayangkan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi, menuduh Paetongtarn tidak menjaga netralitas dan merusak wibawa militer dalam sengketa perbatasan dengan Kamboja.

Ketegangan antara dua negara ini sempat memanas pada Mei lalu, setelah terjadi bentrokan bersenjata di perbatasan yang menyebabkan seorang tentara Kamboja tewas.

Situasi bertambah rumit usai rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, beredar ke publik.

Dalam percakapan yang terjadi pada 15 Juni tersebut, Paetongtarn memanggil Hun Sen dengan sebutan “paman” dan mengimbau agar penyelesaian konflik dilakukan secara damai. Ia juga menyarankan Hun Sen untuk tidak mendengarkan masukan dari “pihak lain” di Thailand, termasuk seorang jenderal militer yang ia anggap sebagai lawan politik.

Pernyataan itu memicu kemarahan dari sejumlah politisi dan masyarakat Thailand. Meski Paetongtarn telah menjelaskan bahwa pernyataannya hanya bagian dari taktik negosiasi diplomatik dan tidak bermaksud menyinggung institusi militer, publik tetap memandangnya sebagai bentuk kelemahan dalam kepemimpinan dan keberpihakan terhadap negara lain.

Di sisi lain, para legislator konservatif melihat sikap Paetongtarn dalam rekaman tersebut sebagai bentuk penyerahan posisi politik terhadap Kamboja. Mereka juga menuduhnya telah melanggar konstitusi, yang mewajibkan seorang perdana menteri menunjukkan standar etika tinggi dan integritas yang tidak diragukan.

Krisis politik ini berdampak langsung pada stabilitas pemerintahan. Partai Bhumjaithai, yang sebelumnya menjadi mitra koalisi utama dalam pemerintahan Paetongtarn, memutuskan mundur dari koalisi sebagai bentuk protes terhadap gaya kepemimpinannya. Kondisi ini memperlemah posisi politik Paetongtarn di parlemen.

Puncaknya terjadi pada 28 Juni 2025, ketika sekitar 4.000 orang melakukan aksi unjuk rasa di pusat kota Bangkok. Massa yang mayoritas berasal dari kalangan usia lanjut dipimpin oleh aktivis lama dari gerakan “Yellow Shirt”, sebuah kelompok yang dikenal berseberangan dengan klan Shinawatra sejak lama dan pernah menggulingkan Thaksin Shinawatra, ayah Paetongtarn, pada pertengahan 2000-an.

Saat ini, Mahkamah Konstitusi tengah melanjutkan proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran konstitusi dan etika oleh Paetongtarn. Penangguhan jabatan ini akan tetap berlaku hingga Mahkamah mengeluarkan keputusan akhir mengenai kelayakan dirinya untuk tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand.