DetikPulsa JPPI: Korban Keracunan MBG Capai 10ribu Anak, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan bahwa kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 29 September hingga 3 Oktober 2025 mencapai 1.883 anak.
Dengan penambahan tersebut, total korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 4 Oktober 2025 telah mencapai 10.482 anak di seluruh Indonesia.
JPPI: Korban Keracunan MBG Capai 10ribu Anak, Setop Semua Dapur MBG
JPPI menyoroti bahwa peningkatan ini terjadi hanya sepekan setelah sebagian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditutup. Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata mingguan selama September 2025 yang tercatat sekitar 1.531 anak per minggu.
Menanggapi hal ini, JPPI mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara seluruh dapur MBG di Indonesia.
“Dari data yang ada, jelas bahwa penutupan sebagian SPPG tidak memberikan hasil yang signifikan. Selama dapur MBG masih berjalan, risiko keracunan akan terus meningkat. Karena itu, BGN harus segera menghentikan seluruh kegiatan SPPG di Indonesia sebelum jumlah korban bertambah,” ujar Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam keterangan tertulis, Minggu (5/10/2025).
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menutup sejumlah SPPG pada 29 September 2025 setelah munculnya kasus keracunan MBG di berbagai daerah. Penutupan tersebut diberlakukan terhadap dapur-dapur yang diduga terlibat langsung dalam insiden tersebut.
Desakan Penyelesaian Akar Masalah MBG
Ubaid menegaskan bahwa JPPI sejak awal telah meminta penghentian sementara seluruh SPPG untuk menyelesaikan akar persoalan dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, beberapa penyebab utama kasus keracunan ini antara lain lemahnya pengawasan, distribusi bahan pangan yang tidak layak konsumsi, serta manipulasi dalam laporan pelaksanaan program.
Berikut tuntutan JPPI kepada BGN terkait penanganan MBG:
1. Menutup seluruh dapur MBG (SPPG) secara nasional hingga audit program dilakukan secara menyeluruh, terbuka, dan melibatkan berbagai pihak agar keselamatan anak terjamin.
2. Menghapus aturan yang mewajibkan guru mencicipi MBG.
3. Menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak yang membiarkan praktik berisiko tinggi terus berlangsung.
JPPI menilai aturan yang mewajibkan guru mencicipi makanan MBG tidak pantas dan merendahkan profesi mereka.
“Guru memiliki peran penting dalam pendidikan, bukan untuk menjalankan tugas tambahan yang bisa membahayakan nyawa hanya demi insentif kecil,” tulis JPPI.
Ubaid juga menegaskan bahwa ribuan kasus keracunan MBG tidak bisa dianggap sebagai kelalaian biasa, melainkan bentuk pembiaran yang mengabaikan keselamatan anak.
“Program MBG seharusnya menjadi bukti perhatian negara terhadap kesejahteraan anak, bukan sebaliknya menjadi simbol ketidakpedulian terhadap nyawa mereka. Pemerintah harus segera mengutamakan keselamatan anak di atas segalanya dan berhenti menjadikan mereka percobaan dalam pelaksanaan program gizi,” tegasnya.
