Detik Pulsa – Jerome Polin cs List Tuntutan Resmi Rakyat 17-8, Influencer matematika Jerome Polin bersama beberapa rekan seperti Salsa Erwina, Andovi da Lopez, Andhyta F Utami, Abigail Limuria, dan Fathia Izzati merancang daftar tuntutan yang harus dipenuhi pemerintah.
Influencer Jerome Polin cs List Tuntutan Resmi Rakyat 17-8
Tuntutan tersebut dibagikan melalui akun Instagram resmi Jerome dan para kolaboratornya. Melalui fitur snapgram, ia memberikan izin agar daftar ini dapat disebarluaskan di berbagai platform.
Daftar tuntutan yang dibuat Jerome dan rekan-rekannya diberi judul “17+8 Tuntutan Rakyat, Transparansi. Reformasi. Empati.” dan dibagi menjadi dua kategori berdasarkan tenggat waktu, yakni satu minggu dan satu tahun.
Daftar Tuntutan Rakyat oleh Jerome Polin cs
Tuntutan yang disusun Jerome bersama beberapa influencer lain diberi judul “17+8 Tuntutan Rakyat, Transparansi. Reformasi. Empati.” dan dibagi menjadi dua kategori berdasarkan tenggat waktu, yakni satu minggu dan satu tahun.
Tuntutan 17+8 ini merupakan ringkasan dari berbagai aspirasi yang ramai diperbincangkan di media sosial beberapa hari terakhir, antara lain:
- Tuntutan 7 hari dari Salsa Erwina, Jerome Polin, dan Cheryl Marella, hasil pengumpulan suara masyarakat melalui kolom komentar dan story Instagram
- Desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan di situs YLBHI
- Siaran pers dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
- Pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia (UI)
- Pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice UI
- Tuntutan demo buruh pada 28 September 2025
- 12 tuntutan rakyat untuk reformasi, transparansi, dan keadilan dari Reformasi Indonesia di platform Change.org
“Ringkasan ini bertujuan menangkap inti dari berbagai sumber di atas dan mungkin tidak memuat seluruh detail secara lengkap. Ringkasan ini juga tidak bermaksud menyingkirkan tuntutan lain yang mungkin muncul pada waktu bersamaan,” tulis Jerome dan rekan-rekannya.
Dalam 1 Minggu
Dalam sepekan dengan tenggat waktu 5 September 2025, berikut daftar tuntutan rakyat yang disuarakan Jerome Polin dan sejumlah influencer:
- Membentuk tim investigasi independen untuk kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan semua korban kekerasan serta pelanggaran HAM oleh aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus 2025 dengan mandat jelas dan transparan.
- Menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil dan mengembalikan TNI ke barak.
- Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan serta memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap peserta aksi.
- Menangkap, mengadili, dan menindak secara transparan anggota maupun komandan yang memerintahkan dan melakukan kekerasan.
- Menghentikan kekerasan kepolisian dan mematuhi SOP pengendalian massa yang berlaku.
- Membekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR serta membatalkan fasilitas baru.
- Mempublikasikan transparansi anggaran DPR, termasuk gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas secara rutin dan terbuka.
- Menyelidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.
- Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang melecehkan aspirasi masyarakat.
- Partai politik harus menjatuhkan sanksi tegas atau memecat kader yang tidak etis dan menimbulkan kemarahan publik.
- Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di tengah krisis.
- Anggota DPR harus aktif berpartisipasi dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil untuk meningkatkan keterlibatan bermakna.
- Menegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih tugas Polri.
- TNI memberikan komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
- Memastikan upah yang layak bagi seluruh pekerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, hingga mitra ojol.
- Membuka dialog dengan serikat buruh untuk mencari solusi terkait upah minimum dan sistem outsourcing.
- Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal serta melindungi pekerja kontrak.
Dalam 1 Tahun
Tuntutan rakyat untuk jangka waktu satu tahun dengan tenggat 31 Agustus 2026 yang dibagikan Jerome meliputi:
- Membersihkan dan melakukan reformasi menyeluruh terhadap DPR.
- Mereformasi partai politik serta memperkuat mekanisme pengawasan eksekutif.
- Menyusun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil bagi masyarakat.
- Mengesahkan dan menegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, memperkuat independensi KPK, serta menegakkan UU Tipikor.
- Melaksanakan reformasi kepolisian agar lebih profesional dan berprinsip humanis.
- Mengembalikan TNI ke barak tanpa pengecualian.
- Memperkuat peran Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
- Meninjau kembali kebijakan di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
