Detik Pulsa – Jerome Bongkar Salah Hitung Tunjangan Rumah DPR, Nama Jerome Polin kembali ramai dibicarakan publik setelah mengomentari pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengenai tunjangan perumahan anggota DPR yang mencapai Rp 50 juta per bulan.
Heboh Jerome Bongkar Salah Hitung Tunjangan Rumah DPR Rp 50 Juta
Dalam unggahan video di Instagram pribadinya @jeromepolin pada Kamis (21/8/2025), lulusan Universitas Waseda, Jepang, itu menyoroti perhitungan Adies yang dianggap tidak masuk akal. Video tersebut langsung viral, ditonton lebih dari 11 juta kali, dan memancing ribuan tanggapan tajam dari masyarakat.
Awalnya, di Kompleks Parlemen Jakarta, Adies Kadir menyebutkan bahwa Tunjangan Rp 50 juta masih tidak cukup menutup biaya hunian di sekitar Senayan. Ia mencontohkan, jika kos Rp 3 juta per bulan dikalikan dengan 26 hari kerja, maka hasilnya Rp 78 juta.
Menurut Adies, karena itu anggota DPR sering harus mengeluarkan uang tambahan dari kantong pribadi agar kebutuhan perumahan bisa terpenuhi.
Pernyataan ini segera ditanggapi Jerome Polin yang selama ini dikenal sebagai influencer pendidikan dan sosok yang piawai menjelaskan logika matematika. Dalam videonya, ia dengan nada santai tapi tegas membenarkan kekeliruan tersebut.
Sambil menuliskan angka di papan tulis kecil, ia menguraikan bahwa seharusnya Rp 3 juta kos per bulan dikurangi dari tunjangan Rp 50 juta, sehingga masih tersisa Rp 47 juta. Jerome juga mengingatkan bahwa menghitung biaya bulanan tidak bisa dikalikan dengan jumlah hari kerja.
“Kalau Rp 3 juta dikali 26 hari, berarti hitungannya Rp 3 juta per hari. Kalau sampai segitu per hari, itu bukan kos lagi, tapi hotel bintang lima, Pak,” katanya yang langsung mengundang gelak tawa warganet.
Lebih jauh, Jerome juga menyinggung masalah ketidakadilan dalam tunjangan DPR yang begitu besar dibandingkan kondisi rakyat biasa. Ia menyoroti nasib para guru, dosen, tenaga medis, dan pekerja lain yang masih kesulitan makan atau mencari tempat tinggal layak.
Menurutnya, angka Rp 50 juta untuk sekadar tunjangan rumah jelas terlalu berlebihan jika dibandingkan dengan realitas hidup masyarakat.
Setelah pernyataannya menimbulkan kontroversi besar, Adies Kadir akhirnya mengoreksi ucapannya pada 19 Agustus 2025. Ia menyatakan bahwa maksud sebenarnya adalah biaya kos Rp 3 juta per bulan dikalikan 12 bulan, bukan Rp 3 juta per bulan dikalikan 26 hari kerja.
Meski begitu, klarifikasi ini dianggap tidak cukup untuk meredakan amarah publik karena persoalan tunjangan DPR tetap dinilai tidak masuk akal dengan kondisi ekonomi bangsa saat ini.
Kontroversi juga semakin melebar ketika nama anggota DPR lain, Nafa Urbach, ikut terseret. Ia mencoba memberikan penjelasan soal tunjangan melalui siaran langsung di TikTok.
Namun, pernyataannya justru memicu kritik tambahan setelah membandingkan macetnya perjalanan dari Bintaro ke Senayan dengan penderitaan masyarakat yang kesulitan ekonomi. Alhasil, hujatan deras membanjiri media sosialnya hingga membuat Nafa menutup kolom komentar di Instagram pribadi.
Komentar Pedas Warganet ke DPR
Unggahan Jerome Polin langsung banjir dukungan dari warganet di kolom komentar. Banyak netizen yang ikut melontarkan kritik terhadap kebijakan tunjangan DPR yang dinilai tidak peka dengan keadaan ekonomi masyarakat.
“Ngitung gini aja gak bisa apa lagi ngitung anggaran..👏,” ujar @yohanesadhijaya.
“@jeromepolin ajarin mereka ngitung dong. Soalnya yg 3jt/hari biasanya hotel bintang 5 mungkin dengan layanan room service ya 😢😢😢 sementara rakyat, rumah aja ga punya. Makan aja kadang bisa kadang enggak,” kata @rikaekawati.
“Peuunteenn pak moon maap Kost d mana yg perbulan 78jt😭 itu kost apa villa mewah pak?😭🤏🏻 Negara ini masih banyak loh pak “masyarakat” yg membutuhkan😭🙏🏻 jd tolong jangan mempermainkan rakyat dengan drama itu pak,” ungkap @ayas_laras96.
“Cuma bisa istighfar lihat dan denger cuitan para elit bangsa saat ini. Semoga Allah SWT membalas dg sebaik2nya balasan yg setimpal dg kerusakan yg mereka perbuat. Aamiin,” doa @thammy.gani.
“Menurut kami sebagai netizen, sebaiknya Bang Jerome buka kelas matematika khusus untuk DPR,” saran @arroyanpram.
