Ahok Resmi Jadi Saksi Kasus Anak Riza Chalid, Kasus Korupsi Rp285 T

DetikPulsa – Ahok Resmi Jadi Saksi Kasus Anak Riza Chalid, Komisaris Utama Pertamina periode 2019–2024, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dijadwalkan hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Ahok direncanakan memberikan keterangan pada Selasa, 27 Januari mendatang.

Ahok Resmi Jadi Saksi Kasus Anak Riza Chalid, Kasus Korupsi Rp285 T

Hal tersebut terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026) malam. Ketua majelis hakim Fajar Kusuma Aji sempat menanyakan apakah masih ada saksi lain yang akan dihadirkan setelah pemeriksaan saksi hari itu selesai.

Jaksa kemudian menjawab bahwa satu nama yang sudah terkonfirmasi adalah Basuki Tjahaja Purnama untuk agenda persidangan hari Selasa.

Dalam kesempatan yang sama, jaksa juga menyampaikan bahwa Menteri ESDM periode 2016–2019, Ignasius Jonan, kemungkinan besar tidak dapat hadir sebagai saksi. Alasannya, Jonan saat ini tengah sakit dan menjalani pengobatan di luar negeri.

Hakim kembali menanyakan apakah masih ada saksi lain selain Ahok. Jaksa menegaskan bahwa untuk sementara hanya Basuki Tjahaja Purnama yang dapat dipastikan kehadirannya.

Selain menghadirkan saksi, jaksa juga berencana menghadirkan sejumlah ahli. Pada persidangan hari ini sendiri, jaksa telah memeriksa Wakil Menteri ESDM periode 2016–2019, Arcandra Tahar.

Jaksa menjelaskan bahwa setelah pemeriksaan saksi selesai, persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan ahli. Total terdapat empat orang ahli yang telah disiapkan untuk memberikan keterangan di persidangan.

Dakwaan Anak Riza Chalid

Muhammad Kerry Adriano Riza didakwa terlibat dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang disebut telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp 285 triliun. Kerry diketahui merupakan anak dari M Riza Chalid, salah satu tersangka dalam kasus ini yang hingga kini belum diketahui keberadaannya.

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebutkan bahwa praktik korupsi dalam tata kelola minyak mentah tersebut berdampak besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dua pokok permasalahan utama yang disorot adalah impor produk kilang atau bahan bakar minyak serta penjualan solar nonsubsidi.

Berikut rincian perhitungan kerugian negara yang diuraikan dalam dakwaan:

1. Kerugian Keuangan Negara

• USD 2.732.816.820,63 atau sekitar USD 2,7 miliar, setara Rp 45.091.477.539.395 atau Rp 45,1 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.500
• Rp 25.439.881.674.368,30 atau sekitar Rp 25,4 triliun

Total kerugian keuangan negara mencapai Rp 70.531.359.213.763,30 atau sekitar Rp 70,5 triliun.

2. Kerugian Perekonomian Negara

• Selisih harga pengadaan BBM yang dinilai terlalu mahal dan menimbulkan beban ekonomi, dengan nilai mencapai Rp 171.997.835.294.293 atau sekitar Rp 172 triliun.
• Keuntungan ilegal dari selisih harga perolehan impor BBM di atas kuota dibandingkan dengan harga minyak mentah dan BBM yang dibeli dari dalam negeri sebesar USD 2.617.683.340,41 atau sekitar USD 2,6 miliar, setara Rp 43.191.775.117.765 atau Rp 43,1 triliun dengan kurs Rp 16.500.

Total kerugian perekonomian negara dalam perkara ini mencapai Rp 215.189.610.412.058 atau sekitar Rp 215,1 triliun.

Jika digabungkan antara kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara, total kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 285.969.625.213.821,30 atau lebih dari Rp 285 triliun.

Angka tersebut dihitung menggunakan kurs rata-rata saat ini dan dapat berubah apabila Kejaksaan Agung menggunakan acuan kurs yang berbeda.