Detik Pulsa – Prabowo Bongkar 3 Mafia di Pidato Resmi Negara, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI mengungkap secara tegas keberadaan jaringan mafia di berbagai sektor strategis yang dinilai merugikan rakyat. Sorotan pertama ia arahkan pada industri kelapa sawit, khususnya kasus kelangkaan minyak goreng pada 2022 ketika harga sawit sedang tinggi.
Prabowo Bongkar 3 Mafia di Pidato Resmi Negara
Menurutnya, sangat janggal bila negara penghasil Sawit terbesar di dunia mengalami kekurangan pasokan minyak goreng, dan setelah ditelusuri, situasi itu merupakan hasil manipulasi kelompok tertentu yang ia sebut dengan istilah “serakahnomics”.
Dalam Pidato Resmi Kenegaraan Ia membeberkan bahwa Praktik Mafia sawit juga tampak dari laporan keberadaan jutaan hektare kebun ilegal di kawasan hutan.
Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan putusan hukum yang menyatakan adanya pelanggaran, namun kasus tersebut tidak ditindaklanjuti aparat.
Untuk memutus praktik ini, Prabowo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Kebijakan tersebut disertai pengerahan pasukan TNI untuk mengamankan proses pengambilalihan karena sering terjadi perlawanan dari pihak yang menguasai kebun secara ilegal.
Dari total 3,7 juta hektare lahan yang terbukti melanggar aturan, sebanyak 3,1 juta hektare sudah berhasil direbut kembali oleh negara.
Tidak berhenti di sektor sawit, ia juga mengungkap keberadaan mafia di dunia pertambangan. Menurut data yang dimilikinya, terdapat 1.063 tambang ilegal yang dikuasai kelompok ini, dengan potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp300 triliun.
Prabowo menegaskan bahwa penindakan akan dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk jika melibatkan tokoh besar, perwira aktif, maupun purnawirawan TNI atau Polri.
Selain itu, ia memaparkan adanya praktik kotor di sektor pangan, khususnya beras. Sejumlah pengusaha dinilai menggunakan kekuatan modal dan pengaruhnya untuk menguasai pasar serta melakukan manipulasi demi keuntungan pribadi.
Padahal, beras adalah komoditas vital yang berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat. Ia menegaskan bahwa bentuk dominasi semacam ini tidak dapat dibiarkan karena merugikan rakyat luas.
