DetikPulsa – Dapur MBG, Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional dua dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ponorogo, Jawa Timur. Kebijakan ini diambil setelah muncul dugaan adanya tekanan dari sebuah yayasan yang disebut-sebut dimiliki oleh seseorang yang mengaku sebagai cucu seorang menteri.
Pemiliknya Ngaku Cucu Menteri, 2 Dapur MBG di Ponorogo Resmi Ditutup
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah dua kepala SPPG datang langsung menemuinya untuk meminta perlindungan.
“Dua kepala SPPG dari Ponorogo ini datang ke Blitar untuk menemui saya karena membutuhkan perlindungan,” ujar Nanik dalam keterangannya, Senin (16/3).
Nanik menyebutkan, dua pengelola dapur yang melapor adalah Kepala SPPG Ponorogo Kauman Somoroto Rizal Zulfikar Fikri dan Kepala SPPG Ponorogo Jambon Krebet Moch Syafi’i Misbachul Mufid.
Keduanya mengaku mengalami tekanan selama beberapa bulan saat mengelola dapur MBG di bawah naungan Yayasan Bhakti Bhojana Nusantara. Berdasarkan laporan, pihak yayasan disebut kerap memberikan tekanan kepada kepala dapur, pengawas gizi, hingga pengawas keuangan, bahkan disertai ancaman akan dilaporkan ke pihak berwajib jika tidak mengikuti arahan.
Selain itu, ditemukan dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran bahan pangan. Dari alokasi Rp10 ribu per porsi yang ditetapkan BGN, realisasi pembelanjaan disebut hanya sekitar Rp6.500 per porsi.
Akibat kondisi tersebut, pengelola dapur mengaku harus menutup kekurangan biaya menggunakan dana pribadi agar makanan yang diberikan kepada siswa tetap layak.
“Mau tidak mau, saya kasihan kepada para siswa penerima manfaat,” ujar Mufid.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Nanik kemudian menugaskan Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Albertus Dony Dewantoro, bersama tim untuk melakukan inspeksi langsung ke lokasi dapur.
“Hentikan operasionalnya. Jika tidak ada perubahan sikap terhadap kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan, maka bisa dihentikan lebih lama,” tegas Nanik.
Dalam proses penelusuran, BGN juga menghubungi menteri yang namanya dikaitkan dengan yayasan tersebut. Nanik menyampaikan bahwa menteri terkait menegaskan tidak memiliki cucu dengan nama yang disebutkan, serta meminta agar tidak ada pihak yang mencatut nama keluarganya dalam pengelolaan SPPG.
Hasil pemeriksaan di lapangan juga menemukan berbagai persoalan pada fasilitas dapur. Tim pengawas mencatat kondisi yang tidak memenuhi standar operasional program MBG.
Beberapa temuan di antaranya lantai dapur yang rusak, dinding kotor dan berjamur, ruang pemorsian yang tidak layak serta tanpa pendingin, hingga tidak tersedianya ruang istirahat dan loker yang memadai bagi pekerja.
Selain itu, instalasi pengolahan air limbah dinilai tidak memadai karena hanya menggunakan konstruksi sederhana yang hampir meluap dan ditutup dengan papan tipis.
“Dapur-dapur ini tidak layak untuk dilanjutkan operasionalnya dalam kondisi seperti ini,” ujar Dony.
BGN menegaskan bahwa operasional kedua dapur tersebut akan dihentikan sementara hingga dilakukan perbaikan menyeluruh, baik dari sisi fasilitas, sistem pengelolaan, maupun kepatuhan terhadap standar program MBG.
