Detik Pulsa – Kontroversi soal Tunjangan Anggota DPR, Anggota DPR RI memperoleh berbagai fasilitas serta tunjangan dengan jumlah beragam yang diberikan setiap bulan.
Kontroversi soal Tunjangan Anggota DPR Total 100 juta
Nilai penerimaan tersebut di luar gaji pokok bahkan bisa berkali lipat lebih besar. Pada periode 2024-2029, setiap anggota dewan juga mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas.
Jika ditotal, penghasilan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa melampaui Rp100 juta per bulan, belum termasuk dana kunjungan ke daerah pemilihan maupun uang reses.
Banyak pihak menyoroti besarnya Tunjangan dan fasilitas mewah yang diterima wakil rakyat. Kritikan muncul karena dianggap tidak pantas ketika sebagian besar masyarakat masih hidup dalam kesulitan.
Publik juga mempertanyakan alasan para anggota DPR masih menerima tunjangan tambahan seperti beras, tunjangan kehormatan, komunikasi, peningkatan fungsi, hingga biaya listrik dan telepon.
Zifa, seorang guru SMA berusia 24 tahun asal Jakarta Barat, menyebut besarnya tunjangan dewan sangat memprihatinkan.
Ia membandingkan kondisi itu dengan gaji guru yang masih jauh dari kata layak. Menurutnya, kenaikan tunjangan DPR terasa menyakitkan karena banyak guru bahkan menerima gaji kurang dari Rp50 ribu per bulan.
Sebagai tenaga pendidik, Zifa mengaku kecewa. Ia merasa perjuangannya menyelesaikan kuliah hingga mengikuti program profesi guru tidak sebanding dengan penghargaan yang diberikan negara.
Sementara anggota dewan bisa menerima penghasilan besar meski, menurutnya, tidak menunjukkan kerja keras yang sepadan. Ia berharap kebijakan yang dibuat seharusnya lebih berpihak pada rakyat, bukan justru membebani masyarakat.
Zifa juga menyoroti program Makanan Bergizi Gratis yang menurutnya kurang tepat sasaran. Ia menilai pemerintah bersama DPR sebaiknya lebih fokus menyediakan pendidikan gratis dan memperluas lapangan pekerjaan.
Menurutnya, tidak semua murid membutuhkan bantuan makanan, melainkan akses pendidikan yang terjangkau, sementara orang tua mereka membutuhkan kesempatan kerja agar anak-anak bisa bersekolah dengan layak.
Ia menekankan pemerataan pendidikan sangat penting untuk diwujudkan, sebab kualitas pendidikan di Jakarta dan daerah masih timpang.
Anggaran besar yang dialokasikan untuk tunjangan DPR dan menteri, menurutnya, lebih baik dialihkan demi kepentingan pendidikan masyarakat. Ia menegaskan pemerintah semestinya lebih peka terhadap kondisi rakyat sebelum memutuskan menaikkan gaji dan tunjangan pejabat negara.
