Heboh Tambang Nikel Raja Ampat, IUP Sejak 2017 – Pemerintah mulai mengambil tindakan menyusul penolakan terhadap aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kementerian Lingkungan Hidup menemukan sejumlah pelanggaran di lapangan.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa persoalan Tambang Nikel di Raja Ampat ini telah ditangani oleh pemerintah, khususnya oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol. Keduanya disebut telah melakukan berbagai langkah strategis untuk menuntaskan persoalan tersebut.
Heboh Tambang Nikel Raja Ampat, IUP Sejak 2017
Menurut Teddy, pemerintah langsung berkoordinasi untuk mempercepat penanganan. Ia menyatakan bahwa pihak terkait telah dihubungi secara langsung dan bergerak cepat dalam menangani masalah tambang nikel ini. “Tadi langsung kita kontak dan lakukan koordinasi. Masalah ini akan segera diselesaikan,” ujarnya kepada media, Kamis (5/6/2025).
Dalam pengawasannya, Kementerian Lingkungan Hidup mencermati empat perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat, yakni PT Gag Nikel (GN), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Anugerah Surya Pratama (ASP), serta PT Mulia Raymond Perkasa (MRP). Keempatnya telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan, namun hanya tiga perusahaan—PT GN, PT KSM, dan PT ASP—yang memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Hasil inspeksi menunjukkan adanya sejumlah pelanggaran berat terhadap ketentuan lingkungan dan pengelolaan pulau kecil.
Kementerian mengungkap bahwa PT ASP, yang merupakan perusahaan asing asal Tiongkok, melakukan penambangan di Pulau Manuran seluas sekitar 746 hektare tanpa sistem pengelolaan lingkungan yang memadai dan tanpa pengaturan limbah air. Sebagai respons, KLH bersama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup telah memasang papan larangan sebagai tanda penghentian kegiatan.
Di sisi lain, PT Gag Nikel menjalankan operasi di Pulau Gag seluas kurang lebih 6.030 hektare. Kedua pulau ini termasuk kategori pulau kecil, yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi kegiatan tambang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Sementara itu, PT MRP diketahui melakukan aktivitas di Pulau Batang Pele tanpa dokumen lingkungan maupun izin penggunaan kawasan hutan. Seluruh aktivitas eksplorasi di lokasi ini telah dihentikan. Sedangkan PT KSM kedapatan membuka lahan tambang seluas lima hektare di luar batas izin yang diberikan dan di luar area yang telah mendapat PPKH, tepatnya di Pulau Kawe.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, akhirnya memutuskan untuk memberlakukan penghentian sementara terhadap izin tambang nikel milik PT Gag Nikel, yang merupakan anak perusahaan dari PT Aneka Tambang Tbk (Antam), di wilayah Raja Ampat. Ia juga menyampaikan rencananya untuk meninjau langsung ke lokasi sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan tambang berjalan sesuai aturan.
“Insyaallah, mohon doanya, saya memang berencana mengunjungi Papua Barat Daya dan Papua Barat,” kata Bahlil di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/6/2025). Ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut adalah bagian dari langkah konkret untuk mengawasi langsung praktik pertambangan di lapangan agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.
IUP PT Gag Nikel Diterbitkan Sejak 2017
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) untuk PT Gag Nikel telah diterbitkan sejak tahun 2017, dan kegiatan operasionalnya dimulai pada 2018. Ia juga menyatakan bahwa perusahaan tersebut sudah memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai bagian dari kelengkapan izin lingkungan.
“IUP produksi perusahaan ini diterbitkan pada 2017,” ujar Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa lokasi penambangan berada di kawasan Piaynemo, bukan di titik-titik utama destinasi wisata Raja Ampat. Ia menyebutkan bahwa lokasi tersebut berjarak sekitar 30 hingga 40 kilometer dari pusat kawasan wisata yang dikenal luas.
“Dengan situasi saat ini, kita perlu melakukan verifikasi ulang, karena saya melihat beberapa pemberitaan menampilkan gambar yang seolah-olah lokasi tambang berada di Pulau Piaynemo yang dikenal sebagai ikon wisata Raja Ampat,” jelasnya.
Bahlil Akan Cek ke Raja Ampat
Pemerintah telah memberlakukan penghentian sementara atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang dimiliki PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (Antam), di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya sorotan publik terkait dugaan dampak lingkungan di wilayah tersebut.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa penghentian ini bersifat sementara, sambil menunggu hasil peninjauan dari tim yang ditugaskan langsung meninjau ke lapangan.
“Saya ingin hasil yang adil dan berdasarkan fakta. Untuk menghindari informasi yang simpang siur, kami sudah menetapkan melalui Dirjen Minerba bahwa operasional PT Gag untuk saat ini kami hentikan sampai proses verifikasi di lokasi selesai dilakukan,” ujar Bahlil.
Ia menambahkan, berdasarkan laporan dari Direktorat Jenderal Minerba, terdapat lima izin pertambangan di kawasan itu, namun hanya PT Gag Nikel yang saat ini menjalankan kegiatan eksploitasi.
Bahlil juga menyatakan bahwa dirinya akan turun langsung untuk mengevaluasi kondisi aktivitas tambang tersebut. Kunjungan ini berbarengan dengan agendanya meninjau beberapa sumur minyak dan gas di kawasan Papua.
“Kebetulan dalam waktu dekat saya memang berencana menuju Sorong sesuai agenda yang telah dirancang sejak beberapa pekan lalu, untuk memeriksa sumur-sumur minyak dan gas di daerah Kepala Burung, seperti Sorong, Fak-Fak, dan Bintuni. Dalam perjalanan itu, saya juga akan menyempatkan diri meninjau langsung ke Pulau Gag,” jelasnya.
