Detik Pulsa – Heboh PBB Cirebon Naik 1000 Persen Warga Protes, Sejumlah warga di Kota Cirebon, Jawa Barat, menyuarakan protes terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diberlakukan pemerintah daerah sejak tahun lalu.
Heboh PBB Cirebon Naik 1000 Persen Warga Protes
Lonjakan tarif Pajak PBB naik 1000 persen ini dinilai tidak wajar. Sorotan publik pun membuat Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, serta DPRD setempat memberikan penjelasan.
Salah satu contoh paling mencolok dialami oleh Darma Suryapranata, warga berusia 83 tahun yang tinggal di kawasan Siliwangi. Ia menceritakan bahwa pada tahun 2023, PBB rumahnya hanya sebesar Rp6,2 juta.
Namun, pada 2024 jumlah tersebut meningkat drastis menjadi Rp65 juta. Perbedaan ini, menurutnya, setara dengan kenaikan lebih dari sepuluh kali lipat dalam waktu satu tahun, sesuatu yang sulit ia pahami.
Kebingungan Darma membuatnya berbagi pengalaman dengan rekan-rekan di Paguyuban Pelangi, sebuah wadah yang menjadi tempat sejumlah warga membicarakan persoalan yang sama.
Mereka menganggap kebijakan ini menekan kondisi keuangan masyarakat, terutama karena diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Hetta Mahendrati, selaku juru bicara paguyuban tersebut, menegaskan pihaknya menginginkan Pemkot Cirebon mengembalikan besaran PBB seperti yang berlaku pada 2023. Ia menilai penetapan tarif baru terlalu tinggi dan membebani banyak pihak. Hetta menambahkan bahwa Darma hanyalah satu contoh, karena ada warga lain yang bahkan mengalami kenaikan hingga 700 persen.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Cirebon Effendi Edo menjelaskan bahwa kenaikan tersebut merupakan kebijakan yang ditetapkan sejak tahun lalu, sebelum ia menjabat. Namun, ia mengaku sudah membahas masalah ini sejak sebulan lalu dengan tujuan mencari solusi.
Edo memastikan pihaknya akan meninjau kembali aturan yang berlaku agar tidak memberatkan masyarakat, sambil berharap dapat merumuskan formula yang lebih tepat untuk menurunkan PBB.
Dari sisi legislatif, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen mendorong revisi Perda Nomor 1 Tahun 2024. Langkah ini bertujuan menurunkan angka pengalian tarif PBB menjadi maksimum 0,3.
Ia menyebut revisi sudah dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2025 sejak November 2024, dan proses pembahasan final dijadwalkan berlangsung pada September tahun ini.
Pada tingkat nasional, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga merespons fenomena kenaikan PBB di berbagai daerah. Ia menggelar rapat daring dengan seluruh kepala daerah pada Kamis siang, 14 Agustus, untuk mengidentifikasi wilayah yang memberlakukan kenaikan signifikan.
Langkah ini dilakukan setelah muncul kasus di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di mana rencana kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen memicu protes besar-besaran, kericuhan, bahkan wacana pemakzulan terhadap Bupati Sudewo.
Tito mengungkapkan bahwa protes serupa juga terjadi di daerah lain seperti Jombang, Jawa Timur, dan Bone, Sulawesi Selatan. Dalam arahannya, ia menegaskan perlunya kehati-hatian dalam menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan besaran PBB, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan gejolak serupa.
