DPRD Sepakati Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Segera

Detik Pulsa – Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati, DPRD Kabupaten Pati sepakat membentuk panitia khusus untuk memproses pemakzulan Bupati Pati Sudewo, sebagai buntut kericuhan yang terjadi dalam aksi demonstrasi pada Rabu (13/8).

DPRD Sepakati Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Segera

Berdasarkan pantauan pukul 13.00 WIB, massa berhasil masuk ke Gedung DPRD Pati , hingga akhirnya para wakil rakyat setuju mengajukan pembentukan pansus tersebut.

Ketua Fraksi PKS, Narso, menyampaikan bahwa usulan ini muncul karena adanya sejumlah permasalahan, seperti polemik pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Soewondo serta pergeseran anggaran tahun 2025.

Anggota DPRD dari Partai Demokrat, Joni Kurnianto, mengungkapkan alasan serupa. Menurutnya, hak angket diajukan karena Bupati dianggap telah melanggar sumpah jabatan dan menimbulkan kegaduhan di Pati, sehingga proses pemenuhannya akan segera dilakukan.

Dari Fraksi Gerindra, Yeti mengusulkan penggunaan hak angket untuk memastikan pemerintahan berjalan secara transparan dan kondusif di wilayah Pati Bumi Mina Tani.

Sementara itu, Mahdun dari Fraksi PKB menilai Bupati tidak berpihak kepada masyarakat. Ia menyoroti proses penetapan kenaikan pajak PBB yang meskipun akhirnya dibatalkan, tetap menimbulkan gejolak di tengah warga. Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan.

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, kemudian memutuskan melalui ketukan palu untuk melanjutkan pembahasan hak angket terkait pembentukan pansus pemakzulan Bupati Sudewo. Ia menjelaskan, rapat paripurna tersebut akan menjadi langkah awal bagi pansus untuk menyelidiki berbagai kebijakan Bupati.

Donasi untuk Demo Bupati Pati Penuhi Jalan

Dukungan dalam bentuk donasi untuk persiapan aksi Demonstrasi besar menanggapi tantangan Bupati Pati Sudewo terus berdatangan. Aksi yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 13 Agustus mendatang ini juga mendapat sokongan dari berbagai daerah, dengan logistik yang terus tiba dan kini menumpuk di depan Kantor Bupati Pati.

Tumpukan kardus logistik, mayoritas berisi air mineral, terlihat memanjang dari barat ke timur hingga menutupi pagar kantor bupati. Jumlahnya kian bertambah dan diperkirakan mencapai ribuan dus dengan ketinggian sekitar dua meter.

Bantuan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap aksi protes terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen, yang sebelumnya memicu pernyataan Bupati Pati bahwa dirinya tidak gentar menghadapi 50 ribu demonstran.

Koordinator penggalangan donasi, Teguh Istiyanto, menyampaikan bahwa sejak dibuka pada Jumat, 1 Agustus lalu, bantuan terus mengalir setiap hari, baik dari warga Pati maupun dari luar daerah yang bersimpati. Ia menegaskan bahwa aksi ini digerakkan oleh Masyarakat Pati Bersatu tanpa sponsor, sebagai jawaban atas pernyataan bupati yang viral di media sosial.

Teguh mengaku tak menyangka akan mendapat dukungan sebesar ini. Sejak awal, pihaknya menolak kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen dan memutuskan membuka donasi logistik untuk memenuhi tantangan yang dilontarkan bupati.

Di sisi lain, Bupati Pati Sudewo memberikan penjelasan terpisah mengenai ucapannya yang dianggap menantang warga untuk berdemonstrasi. Ia menegaskan tidak akan mengubah kebijakan kenaikan PBB-P2 dan siap menghadapi bahkan hingga 50 ribu massa, namun menekankan bahwa pernyataannya hanyalah penegasan kesiapan menghadapi penolakan, bukan bermaksud memprovokasi masyarakat.

Sudewo menyilakan masyarakat menyampaikan aspirasi melalui aksi, asalkan dilakukan secara tertib dan tidak anarkis. Ia menjelaskan bahwa kenaikan PBB-P2 telah melalui pertimbangan matang karena pemerintah hanya menjalankan Perda yang dibuat dan disahkan DPRD pada periode sebelumnya. Bahkan, jika mengikuti ketentuan Perda secara penuh, kenaikannya bisa mencapai ribuan persen.

Menurut Sudewo, tambahan pendapatan dari kenaikan pajak tersebut dibutuhkan untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah, termasuk pembangunan jalan, jembatan, rumah ibadah, fasilitas umum lainnya, serta pembayaran gaji pegawai honorer.