2 Perbatasan Thailand-Kamboja Ditutup Demi Keamanan Turis – Dua titik perbatasan antara Thailand dan Kamboja, yakni Ban Laem dan Ban Phak Kad, ditutup sementara untuk kunjungan wisatawan. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Satuan Tugas Marinir Chanthaburi. Meski demikian, larangan tersebut tidak berlaku bagi tenaga kerja asal Kamboja yang masuk ke wilayah Thailand untuk keperluan bekerja.
2 Perbatasan Thailand-Kamboja Ditutup Demi Keamanan Turis
Menurut laporan dari Pattaya Mail pada Senin (9/6/2025), keputusan resmi ini ditandatangani oleh Kapten Nopparoj Siripariyaphong selaku Komandan Satgas Marinir Chanthaburi dan ditujukan kepada Kepala Imigrasi Provinsi Chanthaburi.
Penutupan perbatasan Thailand-Kamboja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan darurat militer di sejumlah wilayah di Provinsi Chanthaburi, termasuk Distrik Khlung, Pong Nam Ron, dan Soi Dao.
Kebijakan ini mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Darurat Militer Tahun 2547 (2004), yang memberikan otoritas penuh kepada militer untuk mengambil alih peran sipil demi menjaga stabilitas, mencegah gangguan, dan menjamin keamanan bersama.
Dalam pelaksanaannya, seluruh pegawai pemerintahan dari berbagai kementerian, lembaga, serta instansi publik tetap menjalankan tanggung jawabnya seperti biasa, namun wajib mengikuti komando dari pihak militer.
Mulai 7 Juni 2025, Pos Imigrasi Chanthaburi diperintahkan untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan wisata lintas batas, baik dari pihak Thailand yang ingin bepergian ke Kamboja maupun sebaliknya, melalui jalur Ban Laem di Kecamatan Thep Nimit, Distrik Pong Nam Ron, dan Ban Phak Kad yang terletak di Kecamatan Khlong Yai, Distrik Khlong Yai.
Meski demikian, arus perdagangan antarnegara dan mobilitas tenaga kerja asal Kamboja tetap diizinkan dan berjalan normal seperti sedia kala.
Militer Thailand Siap Gelar Operasi Besar jika Konflik Perbatasan dengan Kamboja Memanas
Militer Thailand menyatakan siap melancarkan “operasi tingkat tinggi” guna menghadapi setiap pelanggaran terhadap kedaulatan nasional, sebagai reaksi paling tegas sejauh ini dalam konflik perbatasan yang kembali memanas dengan Kamboja dan sempat menimbulkan korban jiwa pekan lalu.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis Kamis malam (5/6), pihak militer Thailand mengungkapkan bahwa informasi intelijen menunjukkan peningkatan aktivitas militer dari pihak Kamboja di wilayah perbatasan, di tengah upaya penyelesaian melalui jalur diplomasi. Situasi tersebut dinilai cukup mengkhawatirkan.
Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, mengadakan rapat Dewan Keamanan Nasional pada Jumat. Ia menegaskan bahwa meskipun angkatan bersenjata siap menjaga kedaulatan negara, pemerintah akan memilih pendekatan yang penuh pertimbangan dan hanya akan meningkatkan tensi jika benar-benar dibutuhkan.
“Pasukan kami telah menyatakan kesiapan untuk menghadapi segala kemungkinan,” ucap Paetongtarn, dikutip dari CNA. “Namun, setiap konflik bersenjata pasti membawa kerugian, sehingga jalur damai tetap menjadi pilihan utama.”
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah dan pihak militer berada dalam satu barisan dan saling mendukung dalam merespons perkembangan situasi ini.
Dalam beberapa hari terakhir, kedua negara telah saling merilis pernyataan yang disusun secara hati-hati dan menegaskan niat untuk menyelesaikan masalah melalui pembicaraan, menyusul insiden baku tembak singkat di area perbatasan yang belum memiliki batas pasti pada 28 Mei, yang menewaskan seorang tentara dari pihak Kamboja.
Menjelang pertemuan pada hari Jumat, militer Thailand menyatakan kesiapannya untuk meluncurkan operasi militer berskala tinggi bila diperlukan sebagai bentuk tanggapan.
“Operasi di kawasan perbatasan dilakukan secara hati-hati, penuh kendali, dan berdasarkan pemahaman mendalam terhadap dinamika situasi, agar tidak menimbulkan korban tambahan. Namun, kesiagaan penuh tetap dijaga demi mempertahankan keutuhan wilayah,” ujar militer Thailand.
Insiden 28 Mei 2025
Mengomentari insiden 28 Mei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja, Chum Sounry, menuding pasukan Thailand telah menembaki sebuah desa yang selama ini dianggap sebagai wilayah militer sah milik Kamboja. Tuduhan ini dibantah oleh pihak Thailand.
“Serangan ini merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan kami serta memorandum yang ditandatangani kedua negara pada Juni 2000,” tegas Chum.
Kata Panglima Militer Thailand
Secara umum, hubungan antara pemerintah Thailand dan Kamboja dikenal cukup akrab, salah satunya karena kedekatan pribadi dua tokoh berpengaruh—Thaksin Shinawatra dan Hun Sen—yang kini diteruskan oleh anak mereka masing-masing yang menjabat sebagai perdana menteri.
Namun, ketegangan perbatasan kali ini datang di tengah tekanan domestik yang dihadapi pemerintahan Partai Pheu Thai, yang sedang berjuang memulihkan ekonomi dan menghadapi ancaman dari tarif perdagangan Amerika Serikat, serta sorotan publik akibat penundaan program bantuan tunai yang sebelumnya dijanjikan.
Sebagai catatan, keluarga Shinawatra memiliki sejarah panjang konflik dengan militer Thailand, termasuk dua kali digulingkan lewat kudeta pada 2006 dan 2014.
Usai rapat keamanan pada Jumat, Panglima Angkatan Bersenjata Thailand, Jenderal Songwit Noonpackdee, menegaskan bahwa militer mendukung langkah pemerintah untuk menuntaskan konflik ini secara damai.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Thailand, Phumtham Wechayachai, menyampaikan bahwa dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Kamboja, Thia Saya, pada Kamis, kedua belah pihak telah membahas upaya meredam ketegangan dan mengusulkan agar pasukan masing-masing mundur ke posisi yang pernah disepakati pada tahun 2024.
Konflik perbatasan antara kedua negara pernah memuncak secara fatal pada 2011, dipicu sengketa mengenai kuil kuno Preah Vihear, yang menjadi simbol penting dan pemicu semangat nasionalisme di kedua negara.
Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2013 memutuskan bahwa Kamboja berhak atas wilayah kuil Preah Vihear, memperjelas putusan tahun 1962. Minggu ini, Kamboja menyatakan niatnya untuk membawa sengketa perbatasan lainnya ke ICJ dan meminta Thailand ikut serta dalam proses hukum. Namun, pemerintah Thailand menyatakan tidak mengakui yurisdiksi ICJ untuk kasus tersebut dan kemungkinan besar akan menolak keterlibatan lebih lanjut.
